LAN Kembangkan Potensi PNS di Wilayah Indonesia Timur

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). Foto: Shutterstock

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di kawasan Indonesia timur. Hal ini menjadi salah satu program prioritas untuk mewujudkan ASN yang berkelas dunia (world class bureaucracy).

Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, saat ini pemerintah tengah menghadapi permasalahan training rate yang masih rendah. Menurut dia, masih banyak ASN yang masih belum memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

"Hal tersebut merupakan kebutuhan yang harus dapat dilaksanakan secara masif termasuk di kawasan timur Indonesia. Maka melalui piloting magang ini menjadi salah satu upaya kita untuk menaikkan nilai training rate tersebut," kata Adi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/11).

Program magang bagi ASN Papua merupakan salah satu jalur pengembangan kompetensi yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua, seiring terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Di samping itu ada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peran Serta Instansi Pemerintah dalam Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Daerah Papua melalui Program Magang.

"Pengembangan kompetensi di kawasan Indonesia Timur ini tidak bisa dilakukan oleh LAN sendiri, melainkan perlu adanya kolaborasi antar berbagai instansi pemerintah, baik di instansi pusat dan pemerintah daerah, serta sektor swasta," tambahnya.

Kepala LAN Adi Suryanto. Foto: LAN

Ia menjelaskan, program magang menjadi salah satu alternatif pengembangan kompetensi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan profesionalitas ASN di Papua. Program ini merupakan jalur pengembangan kompetensi non klasikal yang berbasis experiential learning.

Piloting Magang ASN Provinsi Papua ini diikuti oleh 42 orang peserta mulai 7 November sampai 21 Desember 2022. Program dibagi menjadi dua tahap, yakni Pra Magang selama satu minggu di LAN dan Magang selama enam minggu di instansi mitra, mulai dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Saya juga berharap, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua menjadi momen penting untuk menyiapkan kapasitas aparaturnya. Percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua akan dapat terwujud jika didukung dengan ASN yang kompeten dan profesional di segala aspek pembangunan," tutupnya.

Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani menyatakan, pemekaran wilayah Papua harus menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan melalui kesiapan SDM aparatur yang matang dan berkompeten, sehingga program magang ASN Provinsi Papua ini harus senantiasa diperkuat.

Penguatan tersebut dilakukan melalui mekanisme seleksi, inkubasi, dan retensi program magang ASN yang berbasis sistem merit, agar kualitas output SDM tetap terjaga kualitasnya. Jaleswari juga mengingatkan untuk senantiasa membangun komunikasi publik yang komprehensif.

"Program magang ini dan menjamin percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua tidak hanya secara fisik, melainkan juga tata kelola SDM aparaturnya. Tidak hanya itu saja, kami juga mengapresiasi instansi pusat dan daerah yang terlibat aktif dalam program pembangunan SDM aparatur di Provinsi Papua ini," ungkapnya.

Sementara itu, Asisten III Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Papua Y. Derek Hegemur berharap kesempatan magang ASN Papua dapat dimanfaatkan untuk menggali pengalaman dan pengetahuan dalam rangka memperbaiki kualitas SDM aparatur serta tata kelola pemerintahannya.

"Kami memohon dukungan dari seluruh mitra magang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mensukseskan program magang yang baru pertama kali dilakukan ini, harapan kami dapat memperbaiki kapasitas ASN, dan tentu saja memberi dampak pada perbaikan kualitas tata kelola pemerintah di Provinsi Papua," pungkasnya.